JAKARTA, MBKPOS.com – Anggota komisi III DPR RI, Gilang Dhielafarez menaggapi soal kode etik yang menimpa Ispektur Dua (Ipda) Rudy Soik dari Polri, diduga akibat mengungkap mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di NTT. Menurutnya, pihaknya meminta kejelasan dari Polri terkait kasus ini demi keadilan dan agar tidak menimbulkan kecurigaan public.
“Permasalahan ini perlu menjadi perhatian karena terlalu kental dengan nuansa menipulasi” kata Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafarez.
Permasalahan ini bermula dari terbongkar nya ada dugaan seorang polisi yang berpangkat Bripka A terlibat mafia BBM jenis solar yang dibawa ke wilayah perbatasan Indonesia – Timur Leste untuk kepentingan proyek APBN. BBM bersubsidi yang diselundupkan ke Timur Leste ini di backing oknum polisi di NTT.
Kasus tersebut telah dikonfirmasikan kebenarannya oleh Kepolisian Resor Kupang Kota, NTT pada bulan Juli 2024 lalu. Berdasarkan kasus tersebut Rudy Soik yang saat itu sebagai penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menjalankan tugasnya untu mengusut dan menyelidiki mafia BBM ini.
Keslahan Prosedur
Rudy Soik bahkan mendapat surat perintah tugas penyelidikan dari Kapolresta Kupang Kota Kombes Aldinan Manurung. Namun pihak Polda NTT menyatakan ada kesalahan prosedur dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan yang dilakukan Rudy dan tim. Sanksi yang ia terima juga atas tuduhan berkaroke dengan istri orang.
Rudy Soik sendiri mengaku sanksi yang diterimanya merupakan pembunuhan karakter atas dirinya karena mengungkap adanya keterlibatan oknum polisi di Polda NTT dalam jaringan mafia yang menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Kota Kupang, bahkan hingga kawasan Wisata Labuan Bajo.
Gilang meminta persoalan ini diusut secara transparan, apalagi ada dugaan pertikaian antara Rudy Soik dan jajaran Polda NTT terkait masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
“Patut diduga apa yang disampaikan Rudy Soik terkait pembunuhan karakter untuk dirinya benar. Karena alasan pemberian sanksi menurut saya terlalu mengada-ada, karena ada jajaran anggota Polri lainnya di tempat makan karoke itu”, ungkapnya.
“Komisi III DPR akan ikut mengawal permasalahan ini mengingat Polri merupakan mitra kami. Secara akal sehat, kita bisa melihat ada upaya penjegalan terhadap saudara Rudy Soik yang sedang menjalankan tugas mengusut jaringan mafia BBM bersubsidi,” sambung Gilang.
Gilang menilai apa yang dilakukan oleh Rudy Soik seharusnya didukung dan dilindungi oleh kepolisian, bukan malah kena hokum demosi.
Dengan adanya kasus ini Pemerintah diminta aktif terlibat pada pengusutan kasus penyelundupan BBM bersubsidi tersebut. Sebab masalah penyeludupan yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan dari pemerintah.
