JAKARTA – DPR RI saat ini tengah menggodok rencana penambahan komisi. Penambahan komisi akan terjadi apabila ada penambahan kementerian pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji rencana penambahan komisi bilamana ada penambahan kementerian. Tujuanya untuk mengimbangi jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“rencana tersebut masih terus dimatangkan,” kata Puan, Kamis (26/9/2024).
Saat ini, DPR RI memiliki 11 alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian dan lembaga.
Menurut Puan, harus ada penambahan komisi agar bisa memperkuat kemitraan antar pemerintah dan legislatif. Namun, keputusan tersebut akan dibahas secara mufakat agar penambahan komisi tidak menjadi ajang berbagi jabatan.
“Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan Kementerian. Jadi itu kita sedang godok dan kita laksanakan sesuai dengan mekanismenya,” pungkasnya.
Wacana penambahan komisi tidak lepas dari pengesahan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara pada pertengahan September lalu. Undang-Undang tersebut tadinya membatasi jumlah kementerian agar tak lebih dari 34. Namun pasca-revisi, jumlah kementerian menjadi bisa disesuaikan dengan “kebutuhan presiden”.*
