JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ke depannya jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dipangkas lagi. Ia pun menegaskan bahwa saat ini BUMN hanya berjumlah 47 saja, yang sebelumnya mencapai 112 perusahaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 perusahaan diklaim sudah memiliki kinerja positif, sedangkan sisanya masih membukukan kerugian. Menurutnya, jumlah BUMN akan semakin ramping dan diperkirakan hanya menyisakan 30 perusahaan saja.
Meski demikian, rencana perampingan jumlah perusahaan pelat merah akan diselaraskan dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Erick pun mengatakan tidak menutup kemungkinan sektor yang akan dipangkas salah satunya hotel BUMN. Hal tersebut juga sudah pernah disinggung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Saya selalu bilang jumlahnya mungkin ke depan 30. Jadi sektor-sektor yang memang private sector sudah ada, ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka,” Ungkap Erick dikutip MBKPOS.com, Rabu (2/10/2024).
Sementara itu, Kementerian BUMN akan menjaga keberadaan perusahaan pelat dengan posisi strategis. Salah satunya yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki peran penting dalam menyalurkan pinjaman bagi pengusaha menengah kecil atau UMKM.
“Memang himbaranya penting, karena himbara itu 92% pinjaman UMKM, ultramikro itu dari himbara, tidak dari private bank atau bank asing,” tuturnya.
Pihaknya nantinya akan mendorong bagaimana BUMN ini akan berkontribusi lebih besar lagi pada perekonomian Indonesia khususnya pada sektor pariwisata hingga digitalisasi.
“Itu menjadi sebuah integrasi dengan BUMN, dengan Telkom, dengan macam-macam ini yang kita jaga. Jadi ya spesifik ini sejalan, dan memang sejak awal Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga mendorong konsolidasi, karena itu ya kita buka selebar-lebarnya transformasi yang ada,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN melalui PT Hotel Indonesia Natour mengelola sederet bisnis hotel yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut tidak luput dari perhatian Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) pada awal Maret 2024, menyatakan Indonesia tidak membutuhkan hotel BUMN. Menurutnya, sektor swasta seharusnya memiliki keleluasaan lebih untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu berbeda ketika pemerintah pada 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata di dalam negeri.
“Pariwisata di tahun 1950-an, pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang, menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan,” ucapnya.*
