JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, menekankan pentingnya memperkuat pertahanan siber dan meningkatkan koordinasi antar-lembaga untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks, terutama dengan maraknya judi online.
Okta optimis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, memiliki kemampuan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut. Pengalamannya di Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) diharapkan menjadi bekal yang cukup dalam menyelesaikan masalah ini.
“DPR menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini, terutama mengingat serangan siber yang semakin mengancam keamanan data pemerintah dan masyarakat,” kata Okta kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
Okta menyampaikan bahwa menghadapi tantangan siber di era digital, pemerintah sudah tepat memprioritaskan keamanan siber. Dengan kemajuan teknologi, risiko serangan siber semakin tinggi dan berpotensi memengaruhi sistem pemerintahan maupun sektor bisnis.
“Keamanan siber bukan lagi isu pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” sambungnya.
Menurut Okta, sinergi antar-kementerian dalam mengatasi isu keamanan siber adalah langkah penting. Kemenko Polhukam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendeteksi kerentanan siber dan menyiapkan respons terkoordinasi dalam menghadapi potensi serangan.
“Upaya ini diharapkan bisa menutup celah keamanan yang kerap terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara lembaga yang menangani aspek keamanan digital,” tukas Okta.
Isu lain yang menjadi perhatian Kemenko Polhukam adalah pemberantasan judi online, yang berdampak luas pada masyarakat. Okta menilai bahwa judi online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masalah sosial dan ekonomi.
“Judi online sering kali menjerat masyarakat kelas bawah yang terdesak secara ekonomi. Banyak yang terjebak dalam lingkaran utang, terutama yang mengandalkan pinjaman daring untuk membiayai perjudian mereka,” ungkapnya.
Pemerintah, melalui Kemenko Polhukam, berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak praktik judi online yang meresahkan masyarakat. Langkah ini didukung secara luas, terutama karena judi online telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan berdampak negatif terhadap ekonomi rumah tangga.
Okta mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan judi online dengan menjalankan program edukasi literasi digital, agar masyarakat lebih waspada terhadap dampak negatif dari perjudian.
“Selain fokus pada keamanan siber dan pemberantasan judi online, Kemenko Polkam berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan visi Asta Cita Prabowo-Gibran. Upaya ini, menunjukkan bahwa Budi Gunawan memahami betul bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” tuturnya.
“Dalam era pemerintahan yang baru ini, memastikan stabilitas dan keamanan adalah fondasi bagi segala bentuk pembangunan lainnya. Kemenko Polkam berperan sebagai penjaga stabilitas itu,” pungkasnya. (Pr/dbs)
