JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan ide baru. Ia ingin memanfaatkan tanah sitaan dari koruptor untuk dijadikan perumahan rakyat. Ide tersebut disampaikan Maruarar saat berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (5/11/2024).
“Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” kata Maruarar
Menurutnya, tanah hasil rasuah akan lebih bermanfaat bagi rakyat jika dibangun rumah. Ia juga meminta lembaga antirasuah itu untuk menyiapkan sistem pencegahan korupsi agar rencana penggunaan tanah milik koruptor ini tidak tersendat.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sistem dan personel untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga membahas soal pencegahan korupsi di kementeriannya. Selain itu, ia juga meminta bantuan KPK untuk terlibat dalam Inspektorat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuk keterlibatan komisi antirasuah itu yakni dengan menempatkan personel KPK di Kementerian PKP.
“Kami meminta personel untuk menjadi inspektorat khusus di kami,” ujarnya
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya siap mendukung rencana Kementerian PKP. KPK juga akan segera melakukan inventaris terhadap asset-aset berupa tanah yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk Pembangunan perumakan rakyat.
“Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat,” kata dia.
Selain itu, Ia juga mengatakan KPK siap bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pencegahan korupsi di dalam instansi tersebut, untuk memastikan program yang dilakukannya bisa diawasi sejak awal dan tidak ada celah untuk terjadinya korupsi. (yk/dbs)
