JAKARTA – Pengangkatan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 mendapat perhatian hangat dari masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pigai sebagai Menteri pada Minggu (20/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Sebagai putra Papua, Pigai memiliki pengalaman panjang dalam advokasi HAM dan menunjukkan komitmen besar dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Dia Lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975, ia telah aktif sebagai aktivis sejak masa kuliah.
Pigai menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta pada 1999. Ia pernah terlibat di Yayasan Sejati, yang memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh. Sebelumnya, ia bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang berfokus pada hak-hak petani. Pigai juga memimpin Lembaga Studi Renaissance pada 1998-2000.
Selain dikenal sebagai aktivis, Pigai pernah mengabdi sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1999-2004), serta menjadi pemandu dialog interaktif di TVRI pada 2006-2008. Pada 2010-2012, ia menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Pada 2012 hingga 2017, Pigai menjadi anggota Komnas HAM dan bertugas di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, di mana ia memantau pelaksanaan HAM serta menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Tugasnya mencakup pemanggilan pihak-pihak terkait, meninjau lokasi kejadian, serta memberikan pendapat dalam persidangan HAM.
Dengan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memimpin Kementerian HAM pada 2024-2029. Dalam perannya sebagai Menteri HAM, Pigai akan fokus mengawasi implementasi nilai-nilai HAM di Indonesia, termasuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Ia akan didampingi oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang juga memiliki latar belakang dalam aktivisme HAM. (Pr/dbs)
