BANDUNG – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji berencana membentuk tim untuk melakukan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji bagi masyarakat.
Setelah pertemuan dengan BP Haji di Jakarta pada hari Selasa, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya mendorong beberapa perusahaan milik negara, seperti Garuda, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Indonesia Financial Group (IFG), untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat ketiga BUMN tersebut merupakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji.
“Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal transisi bagaimana ini bisa berjalan sampai ke depan,” katanya pula.
Ia menjelaskan bahwa untuk Garuda, perusahaan milik negara tersebut didorong untuk melakukan pemetaan jumlah pesawat yang dimiliki serta mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai agregator untuk semua penerbangan maskapai swasta. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pesawat selama musim haji.
Sementara itu, Menteri Erick menyebutkan bahwa BSI merupakan pengelola dana syariah terbesar di Indonesia, dengan sekitar 60-70 persen dana tersebut digunakan untuk biaya haji dan umrah. Oleh karena itu, ia mendorong agar data yang dimiliki BSI dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan yang akan diambil oleh BP Haji di masa depan.
“Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal transisi bagaimana ini bisa berjalan sampai ke depan,” ucap Erick Thohir.
Di sisi lain, Kepala BP Haji Moch Irfan Yusuf menyatakan bahwa pertemuannya dengan Menteri Erick merupakan upaya untuk menjalin silaturahmi dengan lembaga yang baru dipimpinnya, dengan harapan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan haji bagi masyarakat
“Ada beberapa hal yang bisa kita sepakati. Tapi intinya semuanya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada jamaah haji,” ucap dia.
Selanjutnya, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa tugas yang diberikan kepada pihaknya merupakan tantangan besar, karena melibatkan kombinasi antara tugas keumatan dan pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian, melalui kolaborasi antara BP Haji dan Kementerian BUMN, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan amanat Presiden Prabowo, yaitu menyelenggarakan haji yang aman, nyaman, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (ka/dbs)
