JAKARTA – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang efisien serta efektif dalam pengelolaan APBD. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Senin (18/11/2024).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda, di antaranya progres penyusunan APBD 2024, sinkronisasi program dengan indikator makro, evaluasi kinerja triwulan Pj Wali Kota, serta inisiatif pengelolaan sisa makanan dari hotel dan restoran.
“Rancangan pendapatan sangat penting untuk menyusun struktur belanja yang optimal. Kalau kita menargetkan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) 8 persen sesuai target pemerintah pusat, proyeksi pendapatan harus jelas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, A. Koswara menyampaikan bahwa beberapa dinas telah menunjukkan kinerja pendapatan yang positif. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi lebih mendalam dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Koswara juga menekankan pentingnya analisis terhadap potensi aset daerah serta optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan pendapatan dan retribusi daerah
“Kalau pendapatan rendah, kita tidak bisa mengejar target LPE. Pemerintah harus efektif dalam belanja, memaksimalkan potensi pendapatan, dan menekan kebocoran anggaran,” ungkapnya.
Selain pendapatan, Koswara juga menyoroti efektivitas belanja daerah. Evaluasi belanja tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dampak yang dihasilkan.
“Kita perlu memastikan bahwa belanja daerah memberikan dampak nyata, termasuk pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, banyak program yang belum secara langsung menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Koswara menekankan pentingnya menetapkan indikator yang sesuai dengan visi dan misi presiden serta kepala daerah sebagai pedoman dalam merancang program. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
Ia juga berharap rapat ini menjadi upaya strategis bagi Pemkot Bandung untuk memastikan APBD disusun dengan perencanaan yang komprehensif. Seluruh pihak diminta berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan aset dan meningkatkan transparansi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
