JAKARTA – Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR akan mendukung tugas anggota dewan sebagai wakil rakyat dalam memastikan kinerja intelijen negara tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tim ini berada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).
“Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi, bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Puan, Selasa (3/12/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, khususnya Pasal 43 ayat (2), yang mengamanatkan pengawasan eksternal intelijen dilakukan oleh Komisi I DPR yang menangani bidang tersebut.
Sebanyak 13 anggota dilantik dalam tim ini, dengan lima di antaranya menjabat sebagai pimpinan. Puan berharap tim ini dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
“Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” kata perempuan pertama yang telah dia periode menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.
Tugas intelijen Negara sendiri, tambah dia, adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini.
Ia juga menyoroti pentingnya peran intelijen dalam mendeteksi dan menganalisis potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan peringatan dini yang efektif, berbagai risiko terhadap keselamatan dan eksistensi negara dapat diantisipasi secara optimal.
