JAKARTA – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa hingga Desember 2024, bantuan untuk sektor perikanan tangkap telah mencapai Rp104,8 miliar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung nelayan dan pelaku usaha di sektor tersebut.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa hingga Desember 2024, bantuan untuk sektor perikanan tangkap telah mencapai Rp104,8 miliar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung nelayan dan pelaku usaha di sektor tersebut.
“Total bantuan pemerintah yang telah digelontorkan di subsektor perikanan tangkap mencapai Rp104,8 miliar,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, Rabu (25/12/2024).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, pada Rabu (25/12/2024), menyampaikan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai program, termasuk pengembangan 65 kampung nelayan maju, penyediaan 20.087 unit alat tangkap ikan, 1.416 unit mesin kapal perikanan, 30 unit vessel monitoring system (VMS), serta bantuan usaha kepada 15 koperasi nelayan. Selain itu, lima paket rumah ikan juga disalurkan sebagai bagian dari program bantuan ini.
“Tahun ini kita juga menyerahkan 112 unit kapal perikanan dimana 106 unit diantaranya untuk nelayan terdampak bencana. Dua unit kapal hasil rampasan kasus illegal fishing juga berhasil diperbaiki dan diserahkan untuk nelayan Banyuwangi,” papar Latif.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp64,9 miliar untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan pemberdayaan nelayan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha nelayan melalui optimalisasi bantuan, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi nelayan dalam menghadapi ketidakpastian musim penangkapan ikan.
“Serta meningkatkan social safety net nelayan dalam menghadapi ketidakpastian musim tangkapan ikan,” jelasnya.
Selama tahun 2024, berbagai program telah dilaksanakan, termasuk bakti nelayan di 106 lokasi, 23 kegiatan bimbingan teknis (bimtek) keterampilan nelayan, 18 bimtek kepelabuhanan tentang cara penanganan ikan yang baik (CPIB), serta 30 bimtek bidang kenelayanan.
Selain itu, peningkatan kapasitas dilakukan untuk 3.174 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, diversifikasi usaha bagi 2.125 nelayan, dan fasilitasi pendanaan untuk 1.572 nelayan.
Program lainnya meliputi sertifikasi tanah nelayan pada 10.648 bidang tanah, fasilitasi perjanjian kerja laut bagi 69.447 orang, sertifikasi untuk 53.946 awak kapal perikanan, serta penerbitan 7.938 dokumen awak kapal berupa buku pelaut.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program dan kebijakan. Kami juga menyadari masih ada beberapa kekurangan, ini akan menjadi masukan dan evaluasi agar lebih baik kedepannya,” imbuh Latif.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa pelaksanaan sistem pascaproduksi akan menjadi bagian dari implementasi program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Sistem ini dilengkapi dengan penguatan teknologi untuk mempercepat proses perizinan dan pelaporan hasil tangkapan.
