JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk secara langsung mengawasi langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam upaya menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
“Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh, Kamis (26/12/2024).
Ia menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Sritex. Dengan penolakan ini, Sritex tetap berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.
Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil berbagai langkah yang memungkinkan, dengan prioritas utama melindungi lebih dari 50.000 karyawan yang terdampak.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dia kemudian menyebutkan bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum adanya keputusan dari Mahkamah Agung, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berjanji akan melindungi para karyawan PT Sritex. Ia menegaskan bahwa tidak ada karyawan yang boleh di-PHK atau kehilangan pekerjaan.
“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan agar masyarakat dapat memahami arah dan tujuan yang akan diambil, dengan Presiden Prabowo secara langsung memimpin penanganan masalah Sritex.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.
