JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan mulai Januari 2025, karena dianggap dapat meningkatkan beban biaya produksi.
“Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto, Sabtu (28/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa meskipun bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, barang-barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak kenaikan biaya produksi, termasuk bahan baku yang dikenai pajak tersebut.
Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama terhadap barang-barang premium seperti beras, buah-buahan, ikan, udang, dan daging.
Selain itu, layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, pendidikan dengan standar internasional, serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 Volt Ampere juga akan terimbas dampaknya.
Menurutnya, kebijakan PPN 12 persen ini berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara berkembang lainnya, seperti Vietnam, yang baru-baru ini justru menurunkan PPN mereka dari 10 menjadi 8 persen.
“Kita berharap pemerintah lebih bijaksana melihat kondisi ke depan. Kalau kita lihat Vietnam malah jadi delapan persen, ini di kita kok malah naik,” katanya.
Ia juga mengkritisi rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang bersamaan dengan keputusan pemerintah menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen, di tengah kondisi sektor industri yang sedang lesu.
“Industri otomotif sekarang juga lagi turun 30 persen. Berarti turunannya kan turun juga. Artinya ada biaya yang ditambahkan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau bisa menolak ya kita menolak, tapi bagaimana kita menolak karena itu keputusan pemerintah,” ucapnya.
Darwoto berharap pemerintah dapat menunda penerapan PPN 12 persen. Namun, jika kebijakan tersebut tetap berjalan, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan ekonomi lainnya yang dapat menghidupkan kembali semangat para pengusaha dan pelaku industri.
“Memang kita lagi menunggu stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tadi,” kata dia.
