JAKARTA – Pemerintah akan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025.
Zainul Munasichin, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, mengimbau agar langkah-langkah pencegahan dilakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau upaya mencari keuntungan pribadi dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
“Catatan kami terkait dengan praktik oknum-oknum di bawah yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban sepetti perusahaan katering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi,” kata Zainul, Minggu (5/1/2025).
Zainul menyampaikan bahwa program tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan yang dapat merusak citra program tersebut.
“Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis,” ujar dia.
Selain itu, DPR telah memberikan catatan terkait anggaran satu porsi MBG sebesar Rp10 ribu yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Menurut Zainul, anggaran tersebut belum memadai, terutama untuk menambahkan susu ke dalam program tersebut.
“Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran,” ucap Zainul.
Dia menjelaskan bahwa jika pemerintah merasa sulit untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi, maka salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengurangi jumlah penerima manfaat. Pemerintah memprioritaskan program MBG untuk peserta didik mulai dari PAUD hingga SMP.
“Kami di Komisi IX ada diskusi, teman-teman sebetulnya melihat, kalau usia SLTA, kalau kepentingannya untuk mengejar pertumbuhan itu relatif sudah terlambat. Jadi apakah tidak lebih baik, kuta fokuskan saja di usia dari Paud sampai SMP,” jelas dia.
