JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan terkait biaya haji tahun 2025.
“Setiap tahun, Panja (Panitia Kerja) Haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jemaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal,” kata Saleh, Minggu (5/1/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa biaya haji 2025 seharusnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Namun demikian, Saleh menegaskan bahwa meskipun biaya diturunkan, pelayanan harus tetap optimal. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan haji tahun sebelumnya dianggap belum memenuhi standar jika dibandingkan dengan negara lain.
Saleh juga menambahkan bahwa upaya menurunkan biaya sambil meningkatkan kualitas pelayanan akan menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan haji ke depan.
“Ini pasti tidak mudah, dan bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” ujarnya.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa salah satu tantangan lainnya adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Dalam rapat dengan DPR, Saleh mengungkapkan bahwa BPKH memperkirakan nilai manfaat yang dapat diambil sebesar Rp11,5 triliun, yang lebih rendah hampir Rp1 triliun dari angka yang diminta oleh DPR.
Menurutnya, biaya haji ini akan semakin kompleks karena melibatkan berbagai faktor lain, seperti nilai tukar rupiah, biaya pesawat, harga avtur, serta kebutuhan teknis di Arab Saudi, administrasi, persiapan sebelum keberangkatan, dan elemen-elemen lain yang sering kali tidak tercakup dalam anggaran tak terduga.
