JAKARTA – Presiden Prabowo meminta agar lahan-lahan yang disita negara dimanfaatkan untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Contohnya, lahan hasil kasus korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari kejaksaan agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah,” ujar Maruarar
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan,” tambahnya.
Maruarar juga menyebutkan bahwa pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah murah untuk masyarakat hingga Oktober 2024. Pembangunan ini akan terus dilanjutkan untuk memenuhi target Presiden Prabowo, yakni sebanyak 3 juta rumah.
“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah,” ungkapnya.
Rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka dengan pendapatan sekitar Rp8 juta ke bawah. Maruarar menuturkan bahwa pemerintah juga mengakomodasi pembiayaan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti pedagang.
“Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” ungkapnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap program ini demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau,” pungkasnya. (YK/dbs)
