JAKARTA, MBKPOS.com – Dugaan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi, telah memicu banyak perdebatan hangat dikalangan publik.
Meski awalnya KPK berencana meminta klarifikasi langsung, kasus ini kini dialihkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
Pengalihan ini menimbulkan pertanyaan mengenai independesi KPK, terutama ketika berurusan dengan keluarga presiden.
Apakah kasus dugaan ini Sebatas Isu atau Fakta?
Kasus ini bermula dari beredarnya foto di media social yang memperlihatkan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep saat menaiki jet pribadi.
Dugaan gratifikasi muncul karena status Bobby sebagai pejabat publik dan ketidakjelasaan asal usul dana yang digunakan untuk menggunakan pesawat jet mewah tersebut.
Bobby sendiri telah membenarkan dirinya pernah menggunakan jet pribadi, tetapi menegaskan dana yang digunakan tidak berasal dari dana APBD atau hasil Korupsi.
“Silahkan dicek, diperiksa, apakah pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi” ujar Bobby.
Jalan berliku mengusut kasus petinggi
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, menilai langkah KPK dalam menangani kasus ini kurang tegas dan menimbulkan kesan ragu.
Menurutnya, pengalihan kasus ini ke PLPM bisa membuka jalan bagi investigasi lebih lanjut, namun juga menciptakan celah bagi KPK untuk mengihindari tekanan politik.
Selain itu, Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Suryanto menilai KPK kehilangan momen penting dengan tidak segera memanggil Bobby dan Kaesang untuk klarifikasi.
Menurutnya, hal ini justru membebani KPK karena mereka kini harus memproses laporan masyarakat yang masuk, alih-alih langsung memeriksa dugaan gratifikasi yang mencul dari foto viral tersebut.
Kritik terhadap independesi KPK
KPK, sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, kerap dihadapkan pada tantangan menjaga independensi, terutama ketika kasus yang ditangani melibatkan tokoh-tokoh politik atau keluarga presiden.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, dalam kasus dugaan gratifikasi jet pribadi ini, independesi KPK diuji.
Banyak yang khawatir status Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep sebagai bagian dari keluarga presiden dapat mempengaruhi keputusan dan sikap KPK dalam menindaklanjuti kasus ini.
Agus juga menyoroti pernyataan KPK yang bersifat diplomatis, yang menyebut tidak ada tekanan dalam mengusut dugaan gratifikasi tersebut.
