JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus memastikan bahwa penambahan jumlah komisi di DPR masih hanya sebatas wacana. Menurutnya, wacana itu bergulir dikarenakan ada komisi yang beban kerjanya dinilai terlalu berat.
“Itu baru bergulir sebagai wacana. Sekarang jumlah komisi ada 11. Apakah berkembang? Ya pasti, karena katakan nanti ada satu komisi yang beban tugasnya terlalu berat,” ungkap Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Legislator fraksi Partai Golkar itu lantas mencontohkan, salah satu komisi yang beban kerjanya cukup berat yakni Komisi IV DPR. Komisi ini membidangi pertanian, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan, hingga kelautan.
“Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di Komisi IV, (beban) cukup banyak, belum lagi ada penambahan badan lembaga,” tutur Lodewijk.
Lodewijk juga mengatakan bahwa beban kerja berat juga harus jadi tumpuan oleh anggota DPR RI yang duduk di sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD). Sehingga kerap kali agenda rapat yang harus diikuti bertabrakan.
“Pada satu saat yang bersamaan, AKD yang lain juga rapat. Jadi enggak bisa mereka. Harus ke sini dulu, pindah lagi ke sini, karena satu orang saja bisa sampai tiga beban AKD yang dia terima, dan itu pasti ada tugas-tugas,” ujar Lodewijk.
Lodewijk mengatakan nantinya kementerian baru yang diwacanakan akan ditambah pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diselaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR.
“Waktu kementerian sudah terbentuk pasti akan dilihat hubungan kerja antara kementerian ini ke mana arahnya,” tegas Lodewijk.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji rencana penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran yang akan berdampak pada jumlah komisi di DPR.
“Hal ini tentu saja sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang,” kata Puan di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Puan menekankan, adanya penambahan komisi di DPR RI, akan sejalan untuk menjadi mitra terkait dengan penambahan kementerian.
“Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan artinya akan ada penambahan komisi di DPR RI. Mungkin bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian-kementerian tersebut,” tambah Puan.*
