JAKARTA – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan proyek pribadi. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan IKN berdasarkan persetujuan DPR RI dan mayoritas fraksi partai.
“Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara,” kata Jokowi, Rabu (25/9/2024).
Menurut Jokowi, ia hanya menjalankan rencana yang sudah ada sejak lama. Kendati Demikian, kata Jokowi, keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden RI pertama Soekarno dan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Selain itu, Jokowi juga menyebut pemindahan ibu kota dilakukan sesuai prosedur, mulai dari mengajukan UU IKN hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR.
“Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” ucapnya.
Menurutnya alasan mempercepat pemindahan ibu kota karena ia merasa inferior serta istana yang ada merupakan warisan kolonial.
“Kadang-kadang kita merasa Inferior gitu. Waduh ini Istana simbol negara tapi bikinan kolonial,” kata dia.
Berdasakan Undang-Undang (UU) IKN disahkan pada 2022. Bersamaan dengan itu, pemerintah sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai perubahan status Jakarta usai tidak lagi menjadi ibu kota.
Jokowi menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur belum rampung lantaran menunggu kesiapan IKN.
Hingga saat ini Jokowi belum menekan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota. Keppres tersebut bisa ditetapkan oleh Presiden mendatang. Ia hanya membuka peluang Presiden RI terpilih periode berikutnya yang mengesahkan pemindahan Ibu Kota baru itu.
“Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting kotanya siap betul,” kata Jokowi dikutip pada (25/09/24) .*
