JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta langsung kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk menuntaskan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional.
Perpres 33/2020 mencakup standar honor, biaya perjalanan dinas anggota DPRD dalam negeri, biaya pertemuan, serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Permohonan tersebut disampaikan Cak Imin dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB yang juga dihadiri oleh Prabowo di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
“Saya memohon betul, kehadiran bapak ini, kami menitipkan teman-teman saya, DPRD-DPRD ini supaya lebih aman lagi menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya merevisi PP 33,” kata Cak Imin, Kamis, (10/11/2024).
Cak Imin menilai implementasi Perpres 33/2020 yang menyeragamkan anggaran kerja DPRD tidak tepat dan merugikan anggota DPRD di daerah dengan kemampuan fiskal yang cukup.
Anggota dewan sering kali terpaksa menggunakan dana pribadi saat melakukan perjalanan dinas, sementara banyak dari mereka masih memiliki tanggungan atas biaya kampanye pemilu legislatif yang lalu.
Menurut Cak Imin, kondisi ini membuat banyak anggota DPRD terpilih terpaksa menggadaikan surat keputusan (SK) mengenai penetapan mereka sebagai anggota legislatif ke bank.
“Mereka-mereka ini mayoritas setelah dilantik langsung menggadaikan SK pengangkatan, dan rata-rata mereka menggadaikan ke bank-bank yang bunganya amat sangat tinggi,” ucap Cak Imin.
“Jadi mereka rata-rata tidak terlilit pinjol, tapi rata-rata terlilit bank-bank pemerintah,” lanjutnya sambil disambut tawa para kader PKB yang menjadi anggota DPRD.
Cak Imin juga menilai kondisi keuangan daerah masih mampu memfasilitasi biaya perjalanan dinas sesuai harapan para anggota DPRD. Setelah mendapat tepuk tangan dari kadernya, Cak Imin kembali berkelakar, “Kalian jangan terlalu reaktif! Terlalu keliatan kalau miskin,” sebutnya.*
