BANDUNG – Berbicara mengenai kasus korupsi di Indonesia memang masih menjadi masalah yang serius, setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatasi kasus suap dan gratifikasi dalam pengelolaan pemerintahan sebanyak 1035 perkara terhitung sejak 2004.
Data yang diambil dari Survei Penilaian Integritas 2023, 49% responden melaporkan adanya praktik suap oleh penyelenggara negara. Disisi lain, sebanyak 45% responden mencatat adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan pemerintahan.
KPK memberikan komitmen untuk memperbaiki manajemen pemerintahan agar lebih transparan dan bebas korupsi. Guna menciptakan sistem yang lebih baik dan tentunya mengurangi segala bentuk praktik korupsi di kalangan pemerintahan
Lebih lanjut, saat ini upaya KPK adalah dengan mengeluarkan rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Terpantau pada 2024 saat ini KPK tengah menyediakan Surveri Penilaian Intergritas (SPI) sebagai upaya memberantas kasus suap dan gratifikasi.
KPK mengharapkan partisipasi langsung dari masyarakat yang melihat langsung praktik suap dan gratifikasi yang terjadi dalam sektor pemerintahan,
Selain itu, KPK menjamin data identitas seluruh responden, sehingga masyarakat dapat melaporkan praktik korupsi tersebut dengan aman. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, mereka dapat mendaftar melalui tautan yang disediakan. Setelah mendaftar responden akan menerima tautan survei melalui WhatsApp.
Kegiatan Survei ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai praktik korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama berani melaporan praktik korupsi dengan mengiisi survei.
KPK mengharapkan partisipasi masyarakat dengan “Berani Mengisi, Habisi Korupsi” di https:// jaga.id/spi dapat menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. (ka/dbs)
