Pengangguran Capai 19,31 Juta Orang, DPR berharap Pemerintahan Baru Serius Jalin Kolaborasi Multisektor
JAKARTA – Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani, berharap agar pemerintahan baru dapat serius menjalin kerja sama dengan sektor usaha dan pendidikan tinggi untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung inovasi serta perkembangan industri. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran angka pengangguran terbuka mencapai 19,31 juta orang pada Februari 2024.
“Angka pengangguran ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan baru dengan menyiapkan langkah antisipasi. Jutaan keluarga di Indonesia akan merasakan dampak yang besar akibat tingginya pengangguran,” ungkap Netty
Menurutnya, isu dan kenyataan yang dihadapi oleh generasi bangsa saat ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil tindakan konkret untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
“Setiap satu orang yang menganggur tentunya akan membawa dampak turunan berupa problem ekonomi, sosial, atau pendidikan dalam keluarganya. Misalnya, masalah penyediaan makanan bergizi, masalah kesehatan keluarga, hingga memicu timbulnya problem kerukunan rumah tangga,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa salah satu penyebab tingginya pengangguran adalah ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Jika terus dibiarkan, ia khawatir hal ini akan berdampak buruk pada masa depan negara.
“Kita harus menguatkan program pelatihan keterampilan, terutama di bidang teknologi dan ekonomi kreatif, di sekolah kejuruan. Selain itu, pemerintah harus berani berinvestasi pada sektor tersebut untuk membuka peluang kerja yang lebih luas dan menjawab tantangan masa depan,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan tinggi untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung inovasi dan perkembangan industri.
“Pemerintah perlu mendorong program magang, pelatihan vokasi, dan inkubator bisnis bagi generasi muda, serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas” tambahnya.
Netty juga menekankan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel namun tetap melindungi hak-hak pekerja.
“DPR RI akan terus mengawasi dan mengadvokasi kebijakan yang pro-rakyat, termasuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam mengurangi angka pengangguran, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor ekonomi,” pungkasnya. (yk/dbs)
