Erick Thohir Ajak BUMN dan Badan Gizi Nasional Percepatan Swasembada Pangan
BANDUNG – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kolaborasi anatara BUMN dan Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran krusial dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.
Menurutnya, sinergi antara kedua pihak akan memperkuat sekttor pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Erick menyatakan bahwa pertemuan ini fokus pada pentingnya sinergi antara Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program pemberian makana bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mendukung sinergi antara kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan,” kata Erick di Jakarta, Selasa (05/11).
Erick mengungkapkan bahwa salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP). Program ini diharapkan dapat menjangakau berbagai daerah dan memberikan manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat.
Satuan Pelayanan Gizi (SP) ini ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000 peserta dengan memberikan makanan bergizi gratis satu kali sehari, lima hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat.
“Program ini telah berjalanan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi Positif dalam meningkatkan gizi masyarakat,” kata Erick.
Erick menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini sepenuhnya dan menekankan betapa pentingnya peran BUMN dalam menciptakan ekosistem yang terkoordinasi untuk mendukung kelancaran operasional Sp.
“Dengan Kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di Seluruh Indonesia,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa untuk membentuk SP, diperlukan investasi sekitar Rp3-5 miliar, yang akan diperoleh dari APBN, kerjasama dengan BUMN, dukungan dari instansi seperti TNI serta kontribusi dari BUMDes dan sektor swasta.
Erick melanjutkan bahwa dalam pelaksanaanya, SP akan didanai oleh APBN dengan anggaran sekitar RP11 miliat per tahun. Besaran biaya operasional hari ini bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan dan kebutuhan logistik di setiap wilayah.
Sp juga akan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan ebebrapa BUMN khususnya di klaster Pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” ujar Erick.
Erick berharap bahwa kehadiran perwakilan BUMN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekosistem pangan di Indonesia.(ka/dbs)
