BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat mengadakan pertemuan awal untuk melakukan pemeriksaan terkait kinerja serta kepatuhan dalam pengelolaan APBD 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan mencapai efisiensi, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pengelolaan APBD di tahun 2024.
“Ini adalah entry meeting, jadi awal BPK akan memeriksa penilaian kinerja dan juga penilaian kepatuhan pada APBD 2024 semester I, “ ungkap Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Bandung. Rabu(13/11)
Bey menyambut positif inisiatif ini, mengungkapkan bahwa langkah tersebut akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan. Menurutnya, hal ini akan memperkuat tata kelola yang baik di seluruh tingkat pemerintahan.
Selain itu, Bey juga menilai bahwa upaya ini akan meningkatkan akuntabilitas, sehingga
“Kadang-kadang administrasi juga tidak bertanggung jawab, kadang-kadang seperti itu,” kata Bey.
Bey menyebutkan bahwa dari temuan-temuan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan sebelumnya, pihaknya telah berhasil menindaklanjuti sekitar 70,2 persen dari total temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah persen.
“Target saya 80 persen akhir tahun karena nasional 75 persen. Kadang memang tidak terselesaikan, tapi saya kejar inspektorat untuk menindaklanjutin temuan BPK,” katanya.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Widhi Widayat, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan dua jenis pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, mereka memeriksa kinerja pengelolaan APBD Tahun 2024, dan kedua, mereka melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah.
“Nanti pemerintah itu akan menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan APBD untuk yang kinerja dan yang kepatuhan. Kesimpulannya mengenai tingkat kepatuhan pemerintah provinsi Jabar di dalam merealisasi belanja daerah,” tuturnya.(ka/dbs)
