JAKARTA – Calon Pimpinan (Capim) KPK Setyo Budianto menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini sering dilakukan oleh KPK, masih dianggap diperlukan sebagai pintu masuk untuk mengungkap perkara yang lebih besar.
Namun, dia menegaskan bahwa OTT yang dilakukan harus benar-benar selektif dan prioritas.
Menurut Setyo, OTT yang dilakukan juga harus meminimalkan kesalahan tanpa menimbulkan risiko.
“Dan ini diharapkan bisa membuka yang bisa dikatakan, big fish,” ungkap Setyo saat uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Setyo juga menyatakan bahwa OTT harus dilakukan secara “rigid” untuk mengantisipasi praperadilan. Sehingga, ia menilai kegiatan OTT yang dilakukan KPK tidak perlu dilakukan terlalu sering.
Di mengatakan OTT juga harus dilakukan secara “rigid” dalam rangka mengantisipasi praperadilan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Frederik Kalalembang, mengatakan bahwa OTT di KPK telah menjadi hal yang terlalu ditonjolkan. Padahal, menurutnya, KPK sebenarnya sudah menemukan dua alat bukti, namun tetap saja dilakukan OTT.
Frederik pun mempertanyakan mengapa KPK tidak melakukan pemanggilan seperti biasanya.
Menurutnya, Setyo juga perlu menjelaskan keperluan penindakan OTT yang menjadi kewenangan KPK.
“KPK ini sudah mendapatkan dua alat bukti, tetapi selalu dilakukan OTT, kenapa tidak dilakukan pemanggilan,” kata Frederik.
Adapun Setyo Budianto, yang merupakan Calon Pimpinan KPK berlatar belakang perwira tinggi Polri, adalah peserta pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Pada hari Senin ini, ada tiga capim KPK lainnya yang juga akan mengikuti uji kelayakan, yakni Poengky Indarti, Fitroh Rohcahyanto, dan Michael Rolandi Cesnanta. (Yk/dbs)
