MPR RI Resmi Bentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan di Momentum Pilkada
JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) untuk menyelaraskan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, serta gubernur dengan visi nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pembentukan KKPB, yang bertepatan dengan momentum Pilkada Serentak 2024, menjadi langkah penting dalam menyosialisasikan keberlanjutan pembangunan.
“Hanya partisipasi yang aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan substansinya, bukan hanya prosedurnya saja,” ungkap Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/11)
Agar pemenang pilkada mampu melaksanakan program pembangunan yang sejalan dengan visi nasional, Muzani menilai perlu adanya strategi yang matang dan tepat.
Menurutnya, kepentingan daerah dan nasional dapat semakin terhubung melalui strategi yang komprehensif.
Ia menekankan pentingnya nilai kebangsaan sebagai landasan dalam mengintegrasikan kepentingan lokal dan nasional.
“Nilai kebangsaan adalah tetap dengan menjadikan nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara pandang yang sama untuk mengambil keputusan setiap kepala daerah,” tuturnya.
Selain itu, Muzani mendorong adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan Badan Legislasi, termasuk pembentukan divisi pencapaian pembangunan daerah.
“Dengan cara itu, tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu,” ungkap Muzani.
Ia menambahkan, pilkada tidak hanya berfungsi memilih pemimpin daerah sesuai kebutuhan dan kepentingan lokal, tetapi juga mencerminkan kedaulatan rakyat jika dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan, sehingga memperkuat demokrasi.
Keberhasilan pilkada, lanjutnya, tidak hanya bergantung pada penyelenggaraannya, tetapi juga pada kontribusi seluruh elemen bangsa dalam menjaga integritas dan substansi demokrasi.
“Dengan keseluruhan hal tersebut, hasil pilkada siapa pun yang terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Maju Berkelanjutan 2045,” pungkasnya. (YK/dbs)
