JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani, menyatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2024 merupakan momen penting untuk memperkuat komitmen bangsa dalam memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.
Menurut Puan, momentum ini harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang setara, yang wajib dilindungi dan dipenuhi tanpa diskriminasi.
“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).
Ia menekankan bahwa peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi momen refleksi bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang setara.
Oleh karena itu, para pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa HAM adalah landasan utama bagi pembangunan bangsa yang adil dan inklusif, mencakup tidak hanya kebebasan sipil dan politik tetapi juga hak-hak lainnya.
“Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.
“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.
Ketua DPR RI dua periode tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak semua lapisan masyarakat, karena setiap individu berhak untuk bermimpi dan mencapai tujuan hidupnya. Masyarakat marjinal pun harus dipandang sebagai subjek dalam pembangunan, bukan sekadar objek belas kasihan.
“Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.
Dia juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor bisnis, untuk bersinergi dalam mendukung upaya negara dalam pemenuhan HAM, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.
Sejalan dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 “Our Rights, Our Future, Right Now”, Puan menegaskan bahwa pemenuhan HAM bagi masyarakat harus segera diwujudkan, termasuk bagi mereka yang terdampak konflik, seperti di Palestina dan Ukraina.
“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.
Puan juga menyoroti peran Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penting untuk mendorong kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.
“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.
Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat mengingatkan kita semua akan pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat. DPR siap bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi terciptanya dunia yang lebih baik.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.
