JAKARTA – Komisi X DPR RI telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan sebesar Rp870,2 miliar untuk Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dana ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam kunjungannya di Jayapura pada Senin, menyampaikan bahwa alokasi DAK fisik tersebut mencakup beberapa sektor pendidikan. Rinciannya adalah Rp2,99 miliar untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rp54,34 miliar untuk Sekolah Dasar (SD), dan Rp82,45 miliar untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Serta tingkat SMA senilai Rp63.127.153.000 dan SMK Rp34.173.208.000, sehingga totalnya DAK fisik sebesar Rp237.102.243.710,” katanya.
Hetifah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik akan dialokasikan untuk beberapa program, yaitu Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp325,97 miliar, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD sebesar Rp15,10 miliar, dan BOP Kesetaraan senilai Rp8,11 miliar.
“Ada juga tunjangan profesi guru senilai Rp229.524.971.000, lalu tunjangan tambahan penghasilan guru Rp4.342.000.000, dan tunjangan khusus guru Rp50.083.986.000, sehingga totalnya Rp633.130.927.000,” ujarnya.
Hetifah menegaskan bahwa keseluruhan anggaran DAK terdiri atas DAK non-fisik sejumlah Rp633.130.927.000 dan DAK fisik sebesar Rp237.102.243.710.
“Dengan anggaran pendidikan yang diberikan ada kekurangan-kekurangan namun ke depan kami ingin program pusat bisa menambah komplemen dari dana yang sudah ada di Papua,” katanya.
Dia juga menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung berbagai inisiatif pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua, terutama selama masa transisi saat ini.
“Oleh sebab itu dengan pertemuan dan komunikasi ini diharapkan pada 2025-2026 akan lebih banyak lagi program yang diarahkan ke Papua serta tentunya lebih tepat sasaran pastinya,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan.
“DAK itu dikelola oleh kabupaten/kota sehingga nanti kami akan melihat seperti apa nanti penyalurannya,” katanya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses untuk tahun sidang 2024-2025. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ramses Limbong dan sejumlah instansi pendidikan terkait, yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, pada Senin (9/12/2024).
