JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 30 November 2024, anggaran kesehatan yang terealisasi telah mencapai Rp164,3 triliun.
Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun lalu, yang disebabkan oleh percepatan pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.
“Ini meningkat dibandingkan tahun lalu, karena percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan,” ujar Suahasil, Minggu (15/12/2024).
Penggunaan anggaran kesehatan tersebut mencakup program untuk 96,7 juta penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), vaksinasi untuk 50 juta balita dan anak, serta pemberian makanan tambahan untuk 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita.
Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pengendalian TBC yang melibatkan 4,2 ribu orang, pemeriksaan 89,9 ribu sampel obat dan makanan, serta mendukung program 1.000 hari pertama kelahiran bagi 7,5 juta keluarga.
Anggaran kesehatan juga mencakup pemenuhan alat dan obat kontrasepsi, jaminan kesehatan untuk 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran, pendanaan operasional 10.072 puskesmas, dan bantuan operasional untuk 4.317 balai penyuluh KB.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Presiden juga mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi.
Namun, menurut Presiden, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.
