JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya memahami akar permasalahan politik uang yang menyebabkan tingginya biaya politik saat ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) di daerah, dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD.
“Pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi, tetapi yang paling penting saat ini adalah mengidentifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi, itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua,” kata Wamendagri usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Sementara itu, Wamendagri menyatakan bahwa wacana yang disampaikan Presiden muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya politik dalam pemilu, yang menjadi perhatian di tengah dinamika masyarakat.
“Ini ditangkap oleh Presiden, dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kami berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya,” jelasnya.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti sistem politik Indonesia yang dianggap mahal dan kurang efisien dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
