Wamenperin Optimis Indonesia Bisa Mengalahkan Vietnam dalam Daya Tarik Investor China
JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk ‘menyikut’ Vietnam dalam upaya menarik ekspansi bisnis dari investor China.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan di China tengah mempertimbangkan untuk memperluas bisnis mereka, dengan salah satu target investasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam.
“Vietnam memiliki tenaga kerja yang terampil, bersaing dengan tenaga kerja yang kita punya,” ujarnya dalam Launching Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025-2045 di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).
“Tapi kapasitas kerjanya (pekerja Vietnam), kelihatannya sudah kurang bisa menampung ekspansi industri dari China. Pada akhirnya, dengan munculnya investasi atau kemungkinan ekspansi dari negara-negara sahabat, tentunya akan memunculkan potensi besar bagi sektor atau subsektor jasa industri yang kita punya,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa negara-negara lain yang menjadi pesaing Indonesia dalam hal ini adalah Myanmar hingga Filipina. Oleh karena itu, Faisol menekankan pentingnya pemerintah untuk menyikapi persaingan global ini dengan serius.
Ia menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi sektor industri ke depan semakin kompleks. Faisol menegaskan pentingnya respons cepat dalam menghadapi perubahan global tersebut.
“Tentu Roadmap (Pengembangan Jasa Industri 2025-2045) ini harus kita optimalkan karena akan membantu untuk mengakselerasi potensi yang ada di jasa industri dengan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sektor industri,” tuturnya.
“Saya hanya berpesan bahwa persaingan di global ini harus dicermati secara serius. Semakin lama, perubahan global akan menuntut kita untuk menyikapinya secara cepat,” tambahnya.
Di sisi lain, Faisol juga mendorong agar ekspor kegiatan jasa industri Indonesia ke luar negeri dapat ditingkatkan. Ekspor jasa Indonesia ke dunia pada 2023 masih terbilang kecil, yaitu hanya US$33 miliar atau 2,4 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB).
“Percepatan-percepatan kondisi ekonomi dan politik secara global ini menuntut kita untuk bisa lebih serius dan lebih cepat memberikan respons terhadap perkembangan industri akhir-akhir ini,” pungkasnya. (YK/dbs)
