JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hampir setengah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian akibat praktik nepotisme atau penempatan orang dalam yang tidak profesional.
Dari total 1.057 BUMD, Tito menyebut hampir separuhnya dalam kondisi merugi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito, Rabu (18/12/2024).
Sebagai langkah antisipasi, Tito menyatakan telah menerbitkan surat edaran yang meminta penghentian operasional BUMD yang tidak lagi dapat diselamatkan. Ia menegaskan bahwa jika BUMD tersebut terus beroperasi, kerugian yang terjadi justru harus ditutupi dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.
Dia menyampaikan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dengan fungsinya yang serupa dengan Menteri BUMD.
Oleh karena itu, dia mengimbau kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir, tidak hanya fokus pada belanja daerah, tetapi juga pada upaya mencari pendapatan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, yang harus didukung oleh kondisi keuangan daerah.
