JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga berbagai komoditas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, dan minyak goreng diketahui mengalami kenaikan harga.
“Jadi, ini adalah kenaikan angka kabupaten/kota di beberapa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan di beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan Harga),” kata Bima, Senin (23/12/2024).
Dia mengungkapkan menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal, biasanya terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari masyarakat yang memicu kenaikan harga. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret, seperti melaksanakan operasi pasar dan mengadakan program gerakan pangan murah.
“Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” imbuhnya.
Selain itu, Bima memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya pengendalian inflasi. Surabaya diketahui telah menerapkan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Bima berharap strategi tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah melaksanakan enam langkah konkret, seperti operasi pasar murah, inspeksi pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi yang bersumber dari APBD.
Berdasarkan data Kemendagri hingga 23 Desember 2024, baru 40 pemerintah daerah yang telah menerapkan seluruh enam langkah tersebut. Sementara itu, 158 pemerintah daerah menjalankan empat hingga lima langkah, dan 266 daerah baru melakukan satu hingga tiga langkah dalam upaya pengendalian inflasi.
“Dalam catatan kami, ada yang belum melakukan sama sekali ada 50 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret dalam penanganan inflasi. Jadi mohon atensi Bapak/Ibu,” pungkas Bima.
