JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa hingga 23 Desember 2024, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp280 triliun.
Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,8 persen secara tahunan (yoy) dan telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Penyaluran KUR tersebut didominasi oleh sektor produksi yang menyumbang 57,8 persen dari total penyaluran.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ungkap Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa meskipun terdapat tantangan ekonomi baik secara global maupun domestik, rasio kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR tercatat sebesar 2,19 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan NPL nasional sebesar 2,21 persen.
Kualitas penyaluran KUR juga tercermin melalui jumlah debitur baru per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta debitur. Angka ini melebihi target debitur baru KUR tahun 2024 yang ditetapkan paling sedikit sebanyak 2,34 juta debitur, dengan realisasi sebesar 107,65 persen.
Selain itu, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 1,17 juta debitur. Hal ini menunjukkan peningkatan akses pembiayaan dan keberhasilan program pendampingan KUR.
Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan penyaluran KUR maksimal sebesar Rp300 triliun. Target ini disusun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR dalam APBN tahun 2025.
Airlangga menambahkan bahwa penetapan target ini diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru serta mendorong 1 juta debitur KUR untuk bergraduasi. Fokus utama penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, sementara program pendampingan diharapkan meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Dalam rapat koordinasi kebijakan KUR, terdapat sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR.
Pertama, penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kemenko Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kedua, menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025.
Ketiga, menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan.
Keempat, rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses.
Kelima, menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya. Selain itu, kebijakan KUR 2025 juga akan mengakomodasi penggunaan Innovative Credit Scoring (ICS) untuk menentukan kualitas calon debitur KUR.
“Program kredit usaha takyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia,” jelas Airlangga.
Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, KUR diharapkan terus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional. (YK/dbs)
