JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa desk pencegahan tindak pidana korupsi berhasil mengamankan dana negara sebesar Rp6,7 triliun.
Upaya penyelamatan tersebut dilakukan melalui penanganan berbagai kasus korupsi oleh sejumlah instansi yang berada di bawah naungan desk tersebut, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, OJK, serta beberapa lembaga terkait lainnya.
“Dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk pada bulan Oktober 2024 hingga saat, ini lebih kurang 3 bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” kata Budi Gunawan saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bukti komitmen pihaknya dalam melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi selama 100 hari pertama kerja kabinet.
Meskipun telah berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar Rp6,7 triliun, BG menegaskan bahwa kinerja timnya tidak akan berkurang.
Berbagai langkah pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi akan terus dilakukan sesuai amanat Presiden.
Selain itu, Budi mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk mendukung upaya pencegahan korupsi internal dengan membangun birokrasi yang transparan, termasuk melalui penerapan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa.
“Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-goverment di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi,” jelas BG.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk segera melapor jika mendeteksi adanya indikasi korupsi di lingkungan mereka.
Menurutnya, melalui kolaborasi yang erat antara tim pencegahan korupsi dan berbagai kementerian atau lembaga, upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara optimal.
“Sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih semakin transparan sebagaimana visi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas BG.
