JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi potensi defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksikan mencapai Rp20 triliun pada tahun 2024.
Ia menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, defisit tersebut berpotensi berlanjut pada tahun-tahun mendatang, bahkan dapat berujung pada risiko gagal bayar dalam jangka waktu tertentu.
“Waktu itu, Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan,” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
“Semakin banyak pasien yang datang, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah. Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban” sambungnya.
Dalam hal ini, pemerintah diharapkan segera menemukan solusi. Ia menyebutkan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kenaikan iuran peserta, yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada Juli 2025.
“Menaikkan iuran ini tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat,” jelas Saleh.
“Untuk mengingatkan saja, saat ini iuran BPJS Kesehatan kelas 1 adalah Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000 (yang Rp7.000 di antaranya ditanggung pemerintah). Kalau mau dinaikkan, kira-kira berapa angka yang paling tepat? Lalu, kalau sudah naik, apakah ada jaminan akan terhindar terus dari ancaman defisit?” lanjutnya
Oleh karena itu, pihak-pihak pemerintah yang berwenang diharapkan melakukan analisis yang mendalam dan merancang strategi yang tepat. Ia juga mengimbau pemerintah untuk menemukan solusi yang bermanfaat tanpa menciptakan masalah baru.
Saleh menegaskan bahwa defisit ini sudah tidak terhindarkan dan berpotensi menjadi ancaman di masa mendatang. Oleh sebab itu, semakin cepat langkah antisipasi diambil, semakin baik dampaknya.
“Kita mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Ada kenaikan jumlah kepesertaan lebih dari 98 persen. Kepercayaan publik juga semakin bagus. Karena itu, jangan sampai pelayanannya turun karena anggaran yang tidak seimbang,” pungkas dia.
