JAKARTA – MBKPOS Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur yang berpasangan dengan Suswono sebagai Cawagub nya tengah melakukan kampanye blusukan ke berbagai daerah di DKJ untuk meraih simpati warga.
Duet Ridwan Kamil – Suswono yang mengadakan kunjungan ke Jakarta Utara dan Jakarta Timur mendapat penolakan keras dari beberapa lembaga dan ormas.
Selain penolakan dari lembaga dan ormas, kunjungan RK tersebut juga mendapat penolakan dari basis supporter Persija Jakarta yaitu The Jakmania, yang memilih fokus mendukung timnya.
Dari ke tiga penolakan blusukan, tim kampanye RK pun langsung membuat evaluasi serta menerka siapa dalang dari penolakan kampanye pilkada Jakarta 2024.
Keluh kesah yang dialami RK pun mendapat respon dari Jusuf Kalla mantan wakil presiden Indonesia, saat ditemui di salah satu acara, beliau juga memberi komentar terhadap hal tersebut.
Mantan presiden Republik Indonesia di era SBY mengatakan “Bila pejabat negara di tolak kedatangan nya oleh warga itu hal biasa lah, jangan lebay kalau anak muda sekarang” ucap Jusuf Kalla.
Dalam pertemuan singkat beliau “Jangan berpikir buruk tentang penolakan bila kita berkunjung, apalagi kita sebagai pejabat negara, yang berposisi sebagai calon politik” tambah Jusuf Kalla.
Namun di sisi lain terlihat pasangan Rano Karno – Pramono Anung yang berkampanye di kawasan daerah Tamansari Jakarta, terpantau lancar tanpa hambatan, dan beliau pun ikut berkomentar soal itu.
Rano Karno mengatakan akan siap membangun Jakarta lebih baik lagi, serta menyempurnakan hasil karya gubernurnya sesuai janji kampanye dan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Melihat dua, dari tiga pasangan calon gubernur Jakarta 2024 yang ada, kemungkinan besar pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang seringkali mengalami hambatan dan tantangan berlebih.
Adanya hambatan tersebut kemungkinan akan berlangsung lama, bisa saja berlanjut sampai ke TPS, bahkan bisa saja ada penolakan lebih dahsyat bila duet RK – Suswono menang di Pilkada Jakarta 2024.
Mengingat, Ada beberapa isu yang hangat diperbincangkan publik yakni adanya gerakan golput, lalu gerakan mencoblos semua pasangan calon agar surat suara tidak sah.
Namun demikian, gerakan tersebut bagian dari proses politik warga yang menggunakan hak pilihnya secara Konstitusi dalam politik.*
