JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil Auditor Utama pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan Syamsudin (S) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat xray pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Auditor Utama di Auditorat Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan, Syamsudin (S) pada Selasa (29/10/2024). Dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan perangkat x-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2021.
“Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama S,” kata Juru Bicara Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika, Selasa (29/10/2024).
Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.
Pada 12 Agustus 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat x-ray statis, x-ray mobile, dan x-ray trailer atau kontainer di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2021.
KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar Rp 82 miliar.
Dalam proses penyidikan, KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menerapkan larangan bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhadap enam warga negara Indonesia berinisial WH, IP, MB, SUD, CS, dan RF.
Tessa menyampaikan bahwa larangan tersebut diberlakukan karena keenam orang tersebut diperlukan keterangannya dalam penyidikan dan harus tetap berada di Indonesia agar bisa memenuhi panggilan penyidik.
KPK juga telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus ini, termasuk putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yaitu Kemal Redindo Syahrul Putra, dan Staf Khusus Menteri Pertanian Joice Triatman, yang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan perangkat pemindai atau x-ray di Badan Karantina Pertanian pada tahun anggaran 2021.
Tessa belum bisa mengungkapkan informasi lebih lanjut, seperti jumlah perangkat xray. Informasi yang saat ini bisa dibagikan kepada publik terbatas pada nilai potensi kerugian negara.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tessa mengatakan bahwa hal tersebut masih didalami oleh para penyidik, mengingat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut bersamaan dengan periode SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.
“Penyidik hanya bisa menyampaikan untuk sementara didalami,” kata Tessa.
