Menteri PU Usulkan Tambahan Anggaran Rp60,6 Triliun untuk IKN dan DOB Papua

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun untuk tahun 2025 kepada DPR, yang akan diprioritaskan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
“Untuk tahun 2025, sebetulnya kami mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp60,6 triliun yang antara lain untuk dukungan kepada IKN dan juga untuk Papua karena ada pemekaran provinsi di sana,” ungkap Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/12).
Rencana alokasi anggaran untuk IKN sebesar Rp14,87 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk penyelesaian kegiatan yang sudah ada, bukan kegiatan baru.
Alokasi tersebut mencakup anggaran sebesar Rp9,9 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga guna pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Selanjutnya, untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, alokasi anggaran sebesar Rp4,96 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, serta gedung kantor pemerintah, Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.
Adapun untuk DOB Papua, dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun akan dialokasikan. Alokasi tersebut terdiri atas Rp845 miliar untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, guna pembangunan jalan nasional menuju kawasan pemerintahan provinsi di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendapatkan anggaran sebesar Rp3,15 triliun untuk pembangunan 11 gedung DPRD dan gubernur, serta sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
Untuk mendukung pelaksanaan instruksi presiden (Inpres), diperkirakan akan dialokasikan anggaran sebesar Rp28,55 triliun.
“Kami sangat berharap inpres-inpres terdahulu seperti inpres jalan daerah, inpres irigasi, inpres air minum dan air limbah itu bisa diteruskan lagi,” ujar Dody.
Kementerian PU juga telah melakukan pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan diharapkan draf-draf Inpres tersebut dapat segera diajukan ke Presiden pada bulan ini.
“Harapan kami pada bulan ini draf-draf Inpres tersebut sudah bisa masuk ke meja Bapak Presiden RI,” ujar Dody.
Selain itu, sebagian dari anggaran tambahan tahun 2025 juga akan dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya sebesar Rp13,18 triliun. (YK/dbs)






