BANDUNG – Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentryani, menyampaikan pemetaan masalah yang dihadapi perempuan, khususnya yang bekerja di ranah publik, terutama intervensi selama masa Pemilu dan Pilkada 2024.
“Hal ini penting untuk dijadikan dasar penanganan, sekaligus upaya preventif yang bisa dilakukan di lapangan,” ujar Andy dalam diskusi ringan dengan sejumlah jurnalis, LBH Pers dan jaringan NGO Lokal Makasar di Kantor Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) di Makasar, Rabu(13/11).
Pada kesempatan itu, Andy membahas berbagai isu seputar kebijakan dan tantangan yang dihadapi perempuan selama Pemilu dan Pilkada 2024. Fokus utama pembicaraan adalah isu-isu yang dialami oleh jurnalis perempuan yang bekerja di ruang publik.
Andy mengungkapkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai jurnalis seringkali menghadapi hambatan dan diskriminasi tertentu, baik dalam aspek profesional maupun personal.
Isu ini menjadi perhatian khusus menjelang pellaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, di mana peran perempuan di media dan politik semakin penting namun juga rentan terhadap berbagai bentun kesulitan.
Isu ini dianggap krusial untuk mendapat perhatian bersama, termasuk oleh media di Sulsel, agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak perempuan, baik di tempat kerja maupun di lapangan.
Dalam diskusi yang melibatkan jurnalis dari berbagai organisasi nasional dan lokal, berbagai tantangan yang dihadapi oleh jurnalis perempuan disampaikan, yang kemudian menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan.
Salah satu masalah yang diangkat adalah adanya intervensi dalam pekerjaan jurnalistik, baik dari internal perusahaan media maupun pengaruh dari mitra media seperti pengiklan atau pihak yang memiliki saham di media tersebut.
Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi, menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan di lapangan, seharusnya ada pemisahan yang jelas antara bagian redaksi pemberitaan dan aspek bisnis dalam manajemen media.
“Idealnya, dapur redaksi dan bisnis terpisah di perusahaan media, namun di Sulsel hampir tidak ada,” katanya.
Di sisi lain, beberapa media juga seringkali menghadapi intervensi langsung dalam pemberitaan, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan media tersebut. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar bagi independensi media dalam menjalankan fungsinya.
Menutup diskusi tersebut, Andy memberikan sebuah buku berjudul “Transformasi yang Tertunda” sebagai tanda apresiasi kepada Ketua IJTI Makassar, Ido, dan Ketua AJI Makassar, Didit. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dinamika media dan jurnalisme di Indonesia. (ka/dbs)
